sarat lulus s1: May 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pembangunan yang merata diseluruh tanah air tidaklah mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat, karena itu pemerintah pusat telah mengambil langkah kebijakan yang dikenal dengan azas desentralisasi yaitu azas penyerahan unsur pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya, Wijaya (2003 : 13 )

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dikemukakan bahwa:

“Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk maksud itulah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 kepada daerah yang diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya, salah satunya adalah wewenang dalam bidang keuangan daerah yang meliputi hak-hak berikut :

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah (pasal 155)

2. Penyelenggaraan pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah (pasal 156)

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 157)

Selanjutnya pada pasal 157 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa sumber – sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri, terdiri atas :

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. Dana Perimbangan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semakin besar penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini semakin besar pula tingkat pelaksanaan otonomi daerah pada daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diharapkan dapat meningkat secara ril, untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap setiap jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil-hasil penerimaan daerah serta usaha-usaha daerah lainnya yang sah.

Lombok Timur sebagai salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat, ditengah-tengah kegiatan pembangunan fisik atau pembangunan penyediaan fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat juga membutuhkan dana yang cukup besar, untuk itu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu untuk membiayai proses pembangunan tersebut.

Gambaran tentang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006-2010

Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase (%)
2006 2007 2008 2009 2010	35.077.161.500,00 39.655.168.105,00 42.016.545.975,00 44.016.545.975,00 43.874.724.630,00	32.206.083.232,46 33.742.033.869,93 34.904.413.611,26 39.030.491.599,90 38.945.499.271,00	91,81 85,09 83,07 88,67 88,77

Sumber : DPPKA Kabupaten Lombok Timur (diolah)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar potensial untuk dikembangkan adalah pajak dan retribusi daerah. Khususnya untuk Kabupaten Lombok Timur retribusi daerah ini senantiasa menempati urutan utama dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dari tahun ketahun telah mengupayakan penerimaan daerah dari retribusi daerah ini baik melalui intensifikasi maupun eksentifikasi pemungutannya sesuai dengan potensi atau lapangan yang ada.

Sesuai dengan pengertian retribusi yaitu suatu pembayaran kepada pemerintah karena jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dan sumber pedapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar maka kesadaran penduduk memiliki peran yang cukup besar guna mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, retribusi memiliki peran yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2006-2010 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2: penerimaan pajak daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah tahun 2006-20010

Thn Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Thn Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah
2006	4.520.381.122,00	14.966.303.027,63	3.318.977.203,00	9.400.421.879,83
2007	5.260.025.558,36	15.437.841.596,00	3.252.716.215,00	9.791450.500,00
2008	5.932.732.365,34	17.824.451.144,00	3.658.644.940,00	7.488.585.161,92
2009	6.732.003.350,00	19.206.775.206,00	6.335.649.551,00	6.756.063.492,90
2010	5.785.334.478,00	19.186.252.067,00	7.399.143.291,00	6.574.769.435,00

Sumber: DPPKA Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan tabel diatas Retribusi daerah memiliki nilai realisasi tertinggi dari tahun ketahun dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya di Kabupaten Lombok timur. Oleh karena itu peneliti ingin melihat seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Tingkat pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daeah, Wijaya (2003:42).

Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan yang ada pada daerah yang bersangkutan. Meningkat maupun menurunnya penerimaan dari sumber-sumber keuangan daerah tersebut akan berakibat langsung tehadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Sektor pendapatan retribusi daerah sebagai bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut pula berperan dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur. Meningkat maupun menurunnya hasil penerimaan daerah dari retribusi daerah ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat mengikuti prosedur pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

C. BATASAN MASALAH

a. Batasan Obyek

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2010

b. Batasan Subyek

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan sector retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari identifikasi permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

“Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2006-2010”?

E. TUJUAN PENELITIAN

“Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaaten Lombok Timur tahun 2006-2010”.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara akademik,untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) Pada jurusan pendidikan ekonomi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan ( STKIP ) Hamzanwadi Selong.

2. Secara teoritis ilmiah dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan bidang ilmu ekonomi.

3. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, terutama dalam upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Retribusi Daaerah.

G. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel-variabel yang telah diidentifikasi tersebut dapat dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang sah yang digunakan untuk pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melihat jumlah realisasi yang ada.

2. Retribusi daerah

Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur yang memiliki realisasi tertinggi dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Wayan (2008) telah melakukan penelitian yang berjudul Kontribusi dan Prospek Retribusi Pasar di Kota denpasar pada tahun 2000-2005, dimana variabel yang digunakan adalah Kontribusi dan Prospek Retribusi pasar termasuk variabel bebas dan variabel terikatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan persamaan proyeksi. Hasil analisisnya bahwa kontribusi atau share Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2000-2005 menunjukkan adanya kecendrungan berfluktuasi dari tahun ketahun yaitu berkisar antara 2,93 persen sampai dengan 6,36 persen, hal ini disebabkan krisis ekonomi dan peristiwa Bom Bali. Tahun 2001 sharenya terus mengalami kenaikan secara perlahan-lahan seiring dengan terjadi pemulihan sector pariwisata yang berakibat pada sector riil mulai bergerak.

Riduansyah (2003) melakukan penelitian yang berjudul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah studi kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 1993/1994-2000, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kesimpulannya yaitu Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994-2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan pemda Bogor tercermin dalam APBDnya. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu 1993/1994-2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan 22,89% per tahunnya. Sedangkan pendapatan yang bersal dari retribusi daerah kontribusinya rata-rata pertahun 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan 5,08% per tahun.

Frenadin (2009) melakukan penelitian berjudul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah studi di tiga Daerah di Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2006-2008, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi variabel bebas dan variabel terikatnya yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan alat analisis yang digunakan yaitu analisis secara kualitatif dan analisis isi (content analiysis) terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hokum pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kesimpulannya Dimana Kontribusi PAD terhadap APBD relative kecil masih berada dibawah 16%, namun ditinjau dari aspek Kontribusi pajak daerah dan retribusi Daerah, maka Kontribusinya sangat signifikan, terutama di Kota Padang Kontribusi pajak daerah mencapai rata-rata 66,53% dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD 22,85%. Khusus bagi kota Bukittinggi, justru kontribusi retribusi daerah lebih besar dibandingkan pajak daerah terhadap PAD yaitu rata-rata 41,01% dan 28,74%. Berbeda dengan kondisi di Kabupaten Pesisir Selatan hanya perhitungan dua tahun anggaran (2007 dan 2008), telah menunjukkan persentase yang cukup besar kontribusi pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD yakni 55,36% dan 27,86%.

Penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2006-2010 terdiri dari variabel bebas dan terikat, variabel bebasnya yaitu Kontribusi Retribusi Daerah dan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alat analisis data yang digunakan yaitu analisis secara kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan retribusi daerah, jadi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu jangka waktu dan lokasi penelitian.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. (Widjaja, 2003 : 42)

Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas berupa subsidi dan membiayai sendiri kebutuhan pembangunan sendiri guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah suatu wilayah. Pada dasarnya pendapatan Asli Daerah seyogyanya di tunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bmi dan bangunan serta usaha sah lainnya.

2. Sumber Pendapatan ASli Daerah (PAD)

Menurut pasal 157 Undang-undang No 32 tahun 2004 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah;

2) Hasil Retribusi Daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) Lain-lain PAD yang sah;

b. Dana perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Dalam buku peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2007 ditetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C

g. Pajak atas pengiriman barang antar pulau

2. Retribusi Daerah

3. Hasil-hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

b. PT. Bank NTB

c. PDAM

d. BPR-LKP

e. Penyerahan modal daerah kepada pihak ketiga

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil penjualan milik barang milik daerah

b. Bahan bongkaran

c. Pelelangan kendaraan bermotor

d. Jasa giro

e. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah

f. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah

g. Sumbangan pihak ketiga

h. Lain-lain pendapatan

Sumber-sumber pendapatan yang dimilikinya tersebut dibuatlah suatu anggaran dan belanja daerah, dimana didalamnya memuat segala kesatuan pemerintah daerah, baik mengenai kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan itu sendiri.

3. Pengertian Retribusi

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2004:

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Agar definisi tentang retribusi menjadi lebih jelas, berikut ini akan dikemukakan pendapat-pendapat para ahli, antara lain:

a. Widjaja (2003), mengemukakan :

Retribusi merupakan harga dan suatu pelayanan langsung (cost recovery ) dari pemerintah daerah.

b. M. Suparmoko (1987), mengemukakan :

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya jasa atau hubungan antara balas jasa yang langsung dapat diterima dengan adanya pembayaran tersebut.

c. Ibnu Symasi (1988), mengemukakan :

Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya kembali ditunjuk secara mutlak tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak.

Dari pengertian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan iuran kepada Negara (dalam hal ini pemerintah daerah).

2. Pungutannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan

3. Terdapat adanya kontara prestasi secara langsung.

4. Pelaksanaannya tidak mutlak dalam arti dikenakan pada seseorang yang menggunakan fasilitas tersebut sedangkan yang tidak menggunakan fasilitas tersebut tidak dikenakan pungutan.

5. Hasilnya digunakan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.

1. Retribusi Daerah

Pantaia Nasrun, merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh suatu pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung (Josep Riwu Kahu, 2003 : 171)

Dalam pasal 37 UU No. 22 tahun 1948 ditegaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) dienstein yang diberikan oleh daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diestein itu.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Dalam perkembangannya dewasa ini jenis-jenis retribusi yang dikenakan di Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Ret. Pelayanan Kesehatan

2. Ret. Biaya cetak KTP

3. Ret. Akte catatan sipil (capil)

4. Ret. Parkir di tepi jalan umum

5. Ret. Pasar

6. Ret. Pengujian kendaraan bermotor

7. Ret. Pemakaian kekayaan daerah

8. Ret. Pasar grosir dan pertokoan

9. Ret. Jasa terminal

10. Ret. Tempat khusus parker

11. Ret. Tempat penginapan

12. Ret. Penyedotan kakus

13. Ret. Rumah potong hewan

14. Ret. Pelayanan pelabuhan kapal

15. Ret. Sewa dermaga khusus

16. Ret. Tempat rekreasi

17. Ret. Penjualan produksi usaha daerah

18. Ret. Ijin trayek

19. Ret. Ijin peruntukan penggunaan tanah

20. Ret. Ijin mendirikan bangunan

21. Ret. Ijin gangguan

22. Ret. Ijin usaha perikanan

23. Ret. Ijin usaha perfilman

24. Ret. Ijin usaha tanda daftar usaha

25. Ret. Ijin usaha perbengkelan

2. Obyek dan golongan Retribusi daerah

a. Obyek Retribusi Daerah

UU No. 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan

1. Jasa umum

2. Jasa usaha

3. Jasa perizinan tertentu

b. Golongan retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah, penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Daerah sesuai UU No. 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2, golongan tersebut adalah :

a. Jasa Umum Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.

c. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari; Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Ijin Gangguan; dan Retribusi Ijin Trayek.

Adapun jenis retribusi yang diusahakan oleh pemerintah antara lain :

1. Retribusi Jasa Umum

Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 pasal 2 ayat 2 sebagai berikut:

a. Retribusi pelayanan kesehatan

b. Retribusi pelayanan kesampahan atau kebersihan

c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatn sipil

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat

e. Retribusi pelayanan parkir ditempat jalan umum

f. Retribusi pelayanan pasar

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

i. Retribusi penggantian biaya cetak peta

j. Retribusi pengujian kapal pelayanan

2. Retribusi jasa usaha

UU No. 66 tahun 2001 pasal 3 ayat 2 antara lain :

a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan

c. Retribusi tempat pelelangan

d. Retribusi terminal

e. Retribusi tempat khusus tempat parkir

f. Retribusi tempat penginapan atau pesenggrahan atau vila

g. Retribusi penyedotan kakus

h. Retribusi rumah potong hewan

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

k. Retribusi penyeberabgan diatas air

l. Retribusi pengelolaan limbah cair

m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Jenis Retribusi perizinan tertentu

Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 pasal 4 ayat 2 antara laian :

a. Retribusi izin mendirikan bangunan

b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

c. Retribusi izin gangguan

d. Retribusi izin trayek

Sesuai dengan pasal 5 peraturan No. 66 tahun 2001, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten atau kota ditetapkan dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah atau propinsi atau kabupaten dan kota dilakukan dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

3. Subyek dan wajib retribusi

a. Subjek dan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan, subyek retribusi jasa umum dapat ditetapkan. Wajib retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum

b. Subyek dan wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subyek retribusi jasa merupakan wajib retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

c. Subyek dan wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subyek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu

4. Intensifikasi dan Eksentifikasi pemungutan Retribusi daerah

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, maka sudah seyogyanya penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan untuk terus meningkat. Upaya tersebut dapat berupa langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutannya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijaksanaan pemerintah daerah dalam langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah, maka terlebih dahulu penulis akan menyajikan pengertian tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut (kamus besar Bahasa Indonesia, 1989 : 223 dan 335)

a. Intensifikasi berasal dari kata intensif yang berarti sungguh-sungguh (giat secara mendalam) untuk memperoleh efek yang maksimal, terutama untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang sangkat singkat. Jadi intensifikasi adalah perihal peningkatan kegiatan yang lebih hebat

b. Ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif yang berarti bersifat menjangkau secara luas. Jadi ekstensifikasi adalah perluasan terhadap sesuatu misalnya: tanah, ruang, waktu, jalan dan sebagainya.

Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah maka dari pengertian intensifikasi tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa yang di maksud dengan intensifikasi penerimaan retribusi daerah adalah uapaya pemerintah daerah dalam hal ini DPPKA beserta aparat pemungutan yang ada untuk memperoleh hasil penerimaan retribusi daerah sesuai yang di inginkan.

Langkah-langkah intensifikasi dapat berupa kegiatan-kegiatan pembenahan organisasi dalam lingkungan DPPKA khususnya yang menangani pemungutan retribisi daerah, pembenahan dan penyempurnaan administrasi, peningkatan penyempurnaan sarana dan perasarana, peningkatan kualitas dan kuantitas pesonil, peningkatan penerangan dan penyuluhan, mengadakan penelitian tentang potensi retribusi daerah, system koordinasi yang lebih baik antar dinas penghasil retribusi dan sebagainya.

Pengertian extensifikasi dapat di jelaskan bahwa yang di maksud dengan extensifikasi pemungutan retribusi daerah adalah langkah perluasan atau penambahan jenis retribusi daerah yang dapat di pungut selain dari retribusi yang ada sehingga dengan bertambahnya retribusi yang dapat di pungut, maka secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan retribusi ssecara keseluruhan.

Langkah extensifikasi ini dapat berupa di berlakukannya pungutan retribusi daerah yang baru oleh pemerintah daerah dengan membentuk perundang-undangan (PERDA) telebih dahulu sebagai pedoman pelaksanaan pemungutannya adapun upaya-upaya yang di lakukan dalam meningkatan penerimaan retribusi dan pajak daerah di kabupaten Lombok timur adalah melalui intensifikasi dan extensifikasi antara lain:

a. Upaya intensifikasi yang di laksanakan meliputi:

1. Penertiban bidang administrasi pungutan meliputi tertib pendapatan penetapan dan pengawasan.

2. Peninjauan tarib retribusi daerah sesuai dengan kemampuan daya visual dan kondisi yang berkembang di lapangan

3. Menetapkan teknis opersional pengutan yang tepat dan meningkatkan pelaksanann tugas opersional pungutan.

4. Peningkatan skill sumber daya manusia melalui pelatihan, penataran, kursus-kursus dan sejenisnya khususnya dalam bidang keuangan.

5. Peningkatan daya dukung objek-objek penerimaan retribusi seperti rehap pasar, terminal dan sebagainya.

6. Penigkatan sarana transportasi berupa mobil untuk menunjang intensifikasi pelaksanaan pungutan.

7. Upaya lain yang dapat meningkatkan penerimaan daerah adalah peningkatan kesadaran wajib pungut (WP) melalui penyuluhan secara terpadu.

b. Upaya extensifikasi

1. Melakukan pengembangan atau menggali jenis-jenis pungutan yang baru dengan mengadakan pertukaran informasi dengan DISPENDA tingkat dua seindonesia

2. Mengadakan peninjauan terhadap perundang-undangan yang berlaku kemudian melakukan penyesuaian terhadap tarip sesuai dengan kemampuan masyarakat.

3. Mengikuti studi banding ke daerah lain guna menambah wawasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Kerangka Berfikir

Retribusi Daerah adalah sumber terbesar dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok timur, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur digunakan rumus kontribusi yaitu analisis kuantitatif. Dimana analisis kuantitatif merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten Lombok timur yang dikembangkan oleh kuncaraningrat, (1977: 312). Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ketahun akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ketahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih Jelasnya lihat bagan Dibawah ini:

Retribusi daerah

Analisis kuantitatif

Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah maka dapat di ajukan hipotesis sebagai berikut:

“Di duga bahwa penerimaan retribusi daerah kabupaten Lombok timur selama tahun anggaran 2006-2010 memberikan sumbangan yang cukup besar dari pendapatan asli daerah yang lainnya”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anatara penomena-penomena yang di selidiki (Moh. Nazir, 1999,63).

Penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual beradasarkan pada fakta-fakta yang ada mengenai besarnya kontribusi penerimaan sector retribusi daerah dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

B. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur. Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Lombok Timur sebagai daerah penelitian di sebabkan karena berdasarkan hasil observasi bahwa sektor pendapatan retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup besar tehadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Lombok timur dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain .

C. Jadwal penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur mulai dari tahun 2006-2010 dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 3

Kegiatan	Bulan I Minggu ke :				Bulan II Minggu ke :				Bulan III Minggu ke :				Bulan IV Minggu ke :				Bulan V Minggu ke :
Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Usulan judul penelitian
Studi literan dan kepustakaan
Penyusunan Bab I, II, dan III
Penyusunan instrument penelitian
Pengambilan data
Analisis dan pengolahan data
Penyusunan Bab IV dan Bab V
Bimbingan dan konsultasi
Ujian skripsi
Penjilidan skripsi

D. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tretentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannyan (80: 2009). Jadi populasi dalam penelitian ini adalah pendapatan retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan langsung menjadi sampel dalam penelitian ini.

E. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

a. Sekunder

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari kantor-kantor atau instansi yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Periode data sekunder yang di pergunakan selama 5 tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2006-2010

b. Primer

Data perimer adalah data yang di terima langsung dari pihak pertama yang dalam hal ini kabag arsip dan dokumen serta kabag tata usaha dinas pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur yang berupa penjelasan mengenai seluk beluk dan tata cara pungutan daerah dan struktur organisasi DISPENDA Kabupaten Lombok Timur.

2. Sumber Data

Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari:

a. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Lombik Timur Meliputi Data

1. Sumber-sumber penerimaan daerah.

2. Besarnya pendapatan asli daerah kabupaten Lombok timur tahun anggaran 2006-2010.

3. Besarnya pendapatan retribusi daerah dari tahun anggaran 2006-2010.

b. Kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur

c. Kantor Statistic Kabupaten Lombok Timur yaitu data tentang geografis kabupaten Lombok timur

d. Sumber-Sumber Lainnya yang meliputi peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.

F. Tekhnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah

1. Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data dengan jalan membaca dan mencatat data-data yang terdapat dalam bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Metode dokumenter yaitu cara pengumpulan data dengan jalan menyalin atau mencatat data yang terdapat pada dokumen-dokumen milik instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Dengan cara melakukan observasi dan wawancara pada petugas di instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Alat analisis data

Data yang di peroleh akan dianalisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dipergunakan untuk mengetahui berapa besar persentase kontribusi Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2006-2010.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010 dapat di hitung dengan rumus berikut:

Dimana:

Xi= Persentase sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006-2010

Ri= Jumlah pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2006-2010

Ti= Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2006-2010

Untuk melihat besarnya rata-rata kontribusi selama lima tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Dimana:

X= rata-rata persentase sumbangan

Xi= persentase sumbangan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006-2010

n= jumlah tahun anggaran

Dengan Kriteria (koncaraningrat, 1977: 312) sebagai berikut:

50 – 100% = sangat berarti

31 – 40% = berarti

21 – 30% = cukup berarti

0 – 10% = sangat kurang berarti

Dalam analisis ini peneliti akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pendapatan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama lima tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran retribusi daerah dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Deskripsi data

Deskripsi data ini dimaksudkan untuk menggambarkan besarnya jumlah kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Dinas Pemeliharaan Keuangan dan Asset, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Untuk periode analisis data digunakan selama lima tahun yaitu dari tahun 2006-2010 kemudian dikelompokkan untuk memudahkan peneliti menganalisis.

b. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Lombok Timur adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di bagian Timur pulau lombok dengan luas wilayah 2.679.88 km Dan batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

§ Sebelah Timur : berbatasan dengan Pelabuhan Lombok

§ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat.

§ Sebelah Utara : Laut Jawa

§ Sebelah Selatan : Samudera indonesia

Wilayah Kabupaten Lombok Timur terbagi menjadi 20 Kecamatan yaitu Labuhan Haji, Keruak, Sakra, Selong, Sukamulia, Sambelie, Aikmel, Peringgasela, Masbagik, Sikur, Terara, montong Gading, Suele, Peringgabaya, Suralaga, Sembalun.

B. Deskripsi Variabel Yang Diamati

1. Deskripsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006-2010.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja Daerah serta memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai daerahnya sendiri. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Keempat unsur tersebut memiliki peran cukup yang besar dalam menunjang pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun apakah memberiakan kontribusi yang cukup besar atau sebaliknya.

Adapun perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lombok timur tahun anggaran 2006-2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2006-2011

Tahun	PAD	% Kenaikan
2006 2007 2008 2009 2010	32.206.083.232,46 33.742.033.869,93 34.904.413.611,26 39.030.491.599,90 38.945.499.271,00	12,35 4,77 3,44 11,82 -0,22

Sumber : DPPKA Kabupaten Lombok Timur (diolah)

Dalam bentuk grafik digambarkan sebagai berikut:

PAD (Rp miliyar)

Sumber: Dispenda kabupaten lombok timur (diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2006 tercatat sekitar 32.206 miliar, tahun 2007 sekitar 33.742 miliar, tahun 2008 sekitar 34.904 miliar dan terus naik tahun 2009 sekitar 39.030 miliar dan menurun lagi tahun 2010 sekkitar 38.945 akan tetapi penurunannya tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya sekitar 84.992 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur cukup stabil selama kurun waktu lima tahun terlihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat setiap tahunnya walaupun setempat terjadi penurunan pada tahun 2010 yang disebabkan oleh penurunan Retribusi daerah sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat disebabkan oleh sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat terutama Retribusi Daerah yang memiliki realisasi tertinggi dari sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

2. Deskripsi Retribusi Daerah Kabupaten Lombok timur Tahun Anggaran 2006-2010.

Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki nilai realisasi tertinggi dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya. Dimana, Retribusi Daerah ini meningkat setiap tahunnya dan hanya menurun pada tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5 : Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2006-2010

Tahun	Retribusi daerah	% Kenaikan
2006 2007 2008 2009 2010	14.966.303.027,63 15.437.841.596,00 17.824.451.144,00 19.206.775.206,00 19.186.252.067,00	39,11 3,15 15,46 7,76 -0,11

Sumber : DPPKA Kabupaten Lombok Timur (diolah)

Dalam bentuk grafik digambarkan sebagai berikut:

Retribusi daerah (Rp miliyar)

Sumber: DPPKA kabupaten lombok timur (diolah)

Berdasarakan grafik diatas menggambarkan jumlah Retribusi Daerah terus meningkat tiap tahunnya dari tahun 2006-2009 dan hanya saja mengalami penurunan ditahun 2010 sekitar 20.523 juta. Akan tetapi penurunannya tidak terlalu drastis. Peningkatan yang terjadi selama empat tahun anggaran yaitu dari tahun 2006 sampai 2009 disebabkan oleh faktor yang berasal dari peningkatan pos-pos retribusi seperti retribusi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kemudian penurunan yang terjadi pada tahun 2010 disebabkan oleh penurunan retribusi pelayanan kesehatan. Penurunan yang terjadi tahun 2010 disebabkan diantara oleh retribusi penggantian biaya KTP, Akta catatan sipil menurun drastis tahun 2010.

C. Hasil Analisis Data

Retribusi daerah kabupaten Lombok timur yang terbagi menjadi tiga golongan retribusi dan terdiri dari 22 pos-pos penerimaan yang memiliki kontribusi yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Dalam hal ini berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang berarti/ cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lombok timur dari tahun ke tahun selama lima tahun dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6: Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 sampai 2010.

Tahun Anggaran	Persentase (%)	Arti
2006 2007 2008 2009 2010	46,47 45,75 51,07 49,21 49,26	berarti berarti Sangat berarti berarti berarti
Jumlah	241,76
Rata-rata	48,35

Sumber: DPPKA Kabupaten Lombok Timur (diolah)

Berdasarkan data diatas kontribusi tahun 2006 sebesar 46,47%, tahun 2007 sebesar 45,75 %, tahun 2008 sebesar 51,07%, tahun 2009 sebesar 49,21% dan tahun 2010 sebesar 49,26%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kontribusi terbesar yang diberikan oleh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 51,07%, ini menggambarkan bahwa Retribusi Daerah pada tahun 2008 memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lombok timur. Artinya disini yaitu konteribusi yang di berikan oleh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 memberikan peran yang cukup besar dalam menunjang jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun anggaran. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur sebagian besar didukung oleh jumlah retribusi, Semakin besar pendapatan Retribusi Daerah maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur dan begitu juga sebaliknya.

Jumlah kontribusi terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 45,75%, dimana pada tahun itu retribusi daerah kabupaten lombok timur bisa di kategorikan sebagai konteribusi yang berarti terhadap kabupaten Lombok timur. Jumlah ini adalah jumlah terendah yang di terima oleh kabupaten Lombok Timur di antara lima tahun yang telah diambil oleh peneliti sebagai data acuan untuk menghitung jumlah kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Jumlah rata-rata selama lima tahun anggaran sebesar 48,35% dan sisanya sebesar 51,65% yang diberikan oleh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lain seperti: pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan yang sah lainnya. Ini berarti pendapatan asli daerah Lombok timur yang terbesar berasal dari kontribusi retribusi daerah apabila dibandingkan dengan kontribusi yang di berikan oleh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya selama lima tahun anggaran.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data secara kuantitatif yang digunakan peneliti untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun anggaran menggambarkan kontribusi Retribusi Daerah cukup stabil, hal ini bisa dilihat dari jumlah kontribusi yang relatif meningkat walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2007 sebesar 45,75% akan tetapi kontribusi yang diberikan berarti terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Lombok timur. Tahun 2006 sebesar 46,47%, tahun 2007 sebesar 45,75%, tahun 2009 sebesar 49,21% dan tahun 2010 sebesar 49,26% selama empat tahun anggaran tersebut kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam kategori yang berarti, artinya bahwa kontribusi yang diberikan oleh Retribusi Daerah memiliki peran yang cukup besar dibandingkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur selama kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari jumlah Pendapatan Retribusi Daerah yang terus meningkat dari tahun ketahun terutama pos retribusi yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Kontribusi tahun 2008 sebesar 51,07% paling besar dibandingkan dengan tahun yang lainnya selama lima tahun anggaran, ini menggambarkan bahwa kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur sangat berarti artinya bahwa kontribusi yang diberikan sangat berperan dalam menunjang jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor retribusi pelayanan kesehatan yang memiliki peran yang cukup berarti dalam menunjang jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun pendapatan retribusi pelayanan kesehatan paling rendah dari tahun-tahun yang lainnya selama lima tahun anggaran. Akan tetapi, retribusi pelayanan kesehatan paling besar dari pos-pos retribusi yang lainnya.

Jumlah rata-rata kontribusi retribusi daerah selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun 2006 sampai 2010 yang diterima oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 48,35% menunjukkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi berarti yaitu pendapatan retribusi daerah memberikan sumbangan atau kontribusi yang cukup besar dan secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lombok Timur selama lima tahun anggaran. Hal ini disebabkan oleh faktor yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan dimana jumlah pendapatan retribusi pelayanan kesehatan berfluktuasi selama lima tahun anggaran dibandingkan pos-pos retribusi daerah lainnya seperti retribusi penginapan/ pesanggerahan atau villa. Dimana dapat dilihat dengan banyaknya pindirian pusat-pusat pelayanan kesehatan yang dibangun oleh pemerintah daerah, dengan demikian retribusi pelayanan kesehatan memberikan peran yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7: pendapatan pos retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2006-2010.

Tahun	Retribusi Pelayanan Kesehatan	% Kenaikan
2006 2007 2008 2009 2010	9.662.832.394 7.860.634.952 6.281.262.631 10.156.221.387 11.498.158.509	70,38 -18,65 -20,09 61,69 13,21

Sumber: DPPKA Kabupaten Lombok Timur (diolah)

Dalam bentuk grafik digambarkan

Retribusi (Rp miliyar)

Sumber: dispenda kabupaten Lombok timur (diolah)

Sisanya sebesar 51,65% diberikan oleh sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya seperti: pajak Daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian Retribusi Daerah memberikan peran yang cukup besar terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) terbukti dengan jumlah kontribusi yang diberikan selama lima tahun anggaran lebih besar dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lainnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun 2006 sampai 2010 memberikan kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 48,35% yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari sumbangan pos Retribusi pelayanan kesehatan dan sisanya sebesar 51,65% diberikan oleh sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya seperti Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. SARAN

kepada pemerintah daerah untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah terutama pos Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu peningkatan pembangunan dalam bidang pelayanan kesehatan guna meningkatkan Pendapatan daerah, sehingga kontribusi yang diberikan terus meningkat dari waktu kewaktu.

DAFTAR PUSTAKA

Arjana, I Wayan. 2008. Kontribusi dan Prospek Retribusi Pasar di Kota Denpasar

Adegustara, Frenadin. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Balai Pustaka. Jakarta

………..,2007. Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Pemerintahan Daerah. PT. Buku Kita.Jakarta

Lombok Timur Dalam Angka. Kantor Statistik Kabupaten Lombok Timur. Beberapa edisi

Laporan akhir intensifikasi dan ekstensifikasi income daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur

Nasution, Ebed. 2001. Analisis Perkembangan Pajak daerah Serta Kontribusinya Dalam Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Lombok barat. Universitas Mataram

Prof. Dr. Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, Cet. 7, Bandung : CV. Alfabeta

Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi kasus pemerintah daerah kota Bogor)

Sarbini, ida. 2008. Analisis Perkembagan Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusi Dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

Widjaja, haw. 2003. Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

sarat lulus s1

Search This Blog

Wednesday, May 30, 2012

pembelajaran marketing

Monday, May 21, 2012

SKRIPSI tetang APBD

About Me